Kapita Selekta

Dosen: Bpk Junaidi (Wartawan Jakarta Post)

Tanggal: 31 Agustus 2010

Gender berbeda dengan jenis kelamin. Jenis kelamin adalah seks yaitu lak-laki dan perempuan. Sedangkan gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh konstruksi sosial yang diberikan oleh orang tua kita sejak kita masih kecil. Gender juga dipengaruhi oleh budaya masyarakat tempat kita berada.

Contoh gender:

Laki-laki	Perempuan
- Suka tantangan - Pelindung - Pemimpin - Bertanggungjawab	- Egois - Lembut - Harus dilindungi - Perasa

Contoh seks: perbedaan secara fisik dan kodrati

Laki-laki	Perempuan
- Jakun - Penis	- Vagina - Payudara - Rahim - Menstruasi - Memasak

Padahal kenyataannya tidak seperti yang telah kita bedakan di atas, perempuan juga ada yang menyukai tantangan, bersifat pemimpin dan lain-lain sementara laki-laki pun ada juga yang pintar memasak.

Dari konstruksi sosial yang telah kita terima sejak kecil, jika perempuan yang rahimnya diangkat sehingga tidak memiliki rahim lagi maka perempuan itu dianggap sebagai “bukan perempuan sempurna”.

Penggambaran-penggambaran yang merendahkan perempuan disebabkan oleh factor-faktor internal maupun eksternal:

Faktor internal

1. Jumlah jurnalis perempuan yang sedikit sekali serta perspektif mereka yang tidak mendukung, secara tidak sadar ikut pula merendahkan perempuan sendiri karena lagi-lagi konstruksi sosial berperan penting.

2. Pemilik modal/media yang ingin mengambil untung sebanyak-banyaknya (laku dan dibaca banyak orang) sehingga mengeksploitasi perempuan (berkaitan dengan hal-hal fisik perempuan cantik). Hal ini disebabkan juga oleh kompetisi dan persaingan bebas.

Faktor eksternal

3. Pengiklan

Stereotip tentang perempuan cantik adalah perempuan yang berkulit putih, berambut lurus dan panjang, dan lain-lain. padahal perempuan yang berkulit hitampun juga cantik namun karena sudah tertanam di kepala advertiser sehingga membentuk pasar sedemikian rupa. Hal ini tentunya tidak adil bagi perempuan-perempuan berkulit hitam.

4. Market/pasar

Apakah pasar yang menentukan media massa atau media massa yang menentukan pasar?

Pada kenyataannya pemilik media, jurnalis dan pengiklanlah yang membentuk pasar sehingga menciptakan suatu konstruksi sosial yang baru dalam masyarakat.

Factor-faktor diatas dipengaruhi oleh suatu budaya yang dikenal sebagai budaya patriarki. Budaya patriarki adalah budaya yang mengunggulkan laki-laki (ayah), menyebutkan bahwa semua sifat yang hebat dilihat ke ayahnya. Pada akhirnya tercermin pada turunan sikap dan perilaku. Budaya ini mempengaruhi kebudayaan nasional baik di Indonesia maupun di kebudayaan luar negeri. Contoh: marga berasal dari nama ayah

Budaya ini tertanam kuat pada Jurnalis, pemilik media dan pengiklan sehingga tercermin di media massa.

Penggambaran seks dan pornografi oleh media

Pornografi adalah suatu gambar/kata/ilustrasi yang membangkitkan “sexual desire”. Gambar/kata/ilustrasi disini yang dimaksudkan adalah yang menggambarkan hubungan seksual “sexual intercourse”

Pornografi masih diperdebatkan karena pendefinisiannya yang masih belum jelas serta batasan-batasannya.

Erotisme lebih dekat dengan seni seperti tari-tarian.

Penentangan terhadap UU Pornografi di media massa oleh para aktivis dikarenakan

- Isinya yang bisa membahayakan/merugikan perempuan dan adat budaya

- Definisi pornografi sendiri yang masih belum jelas.

Refleksi penulis:

Perempuan seringkali dirugikan lewat iklan media. Media yang mengeksploitasi perempuan dalam beriklan beranggapan bahwa perempuan yang cantik adalah perempuan yang memiliki kulit putih, langsing, berambut panjang dan lurus. Sementara bagi perempuan-perempuan yang tidak memiliki criteria cantik menurut media akan merasa rendah diri dan tidak merasa cantik. Hal ini tentunya tidak adil. Stereotip-stereotip perempuan cantik sudah tertanam di media dan akhirnya membentuk pandangan public mengenai definisi cantik itu yang seperti apa. Padahal kenyaatannya masih banyak perempuan-perempuan berkulit hitam, berambut keriting yang tidak kalah cantiknya. Disinilah peran media dalam membentuk konstruksi social yang mempengaruhi pandangan masyarakat.

Selain itu pemberitaan-pemberitaan yang dimuat di media tidak terlepas dari anggapan-anggapan mengenai perbedaan gender laki-laki dan perempuan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada wanita karir tidak terlepas dari hal-hal rumah tangga sementara bagi laki-laki tidak akan ditanyakan bagaimana dia mengatur waktu antara pekerjaan dengan keluarga. Pertanyaan-pertanyaan mendasar ini tanpa disadari merupakan perendahan terhadap kaum perempuan dan ironisnya jurnalis perempuan sendiri tanpa sadar akan bertanya seperti itu apalagi jumlah jurnalis perempuan di Indonesia masih sedikit.

Menurut pendapat saya tentang masalah pornografi di Indonesia sendiri masih belum ada aturan yang jelas. Kita tentunya tahu jika anak-anak dilarang untuk tidak melakukan sesuatu, maka keingintahuan terhadap sesuatu itu akan semakin besar. Anak-anak dilarang menonton pornografi sehingga dampaknya mereka sembunyi-sembunyi menonton tanpa sepengetahuan orang tuanya. Yang paling parah keingintahuan mereka akhirnya mereka coba salurkan sehingga terjadilah seks bebas atau seks di luar nikah. Sementara di Negara-negara barat, ada peraturan-peraturan yang jelas tentang batas usia diperbolehkan menonton pornografi. Sehingga keingintahuan mereka dapat tersalurkan. Hal itu sendiri tidak lepas dari peranan orang tua dalam membimbing dan menjelaskan masalah pornografi kepada anak-anaknya.

oleh:
Yoretta Yang Wahyudi

Dosen: Bpk Junaidi (Wartawan Jakarta Post)

Tanggal: 24 Agustus 2010

Sebelumnya negara Indonesia memiliki tiga pilar pemegang kekuasaan dalam pemerintahan yaitu eksekutif (presiden dan wakil presiden), legislatif (MPR dan DPR) dan yudikatif (Mahkamah Agung). Sekarang dikenal pilar keempat yang ikut berpengaruh dalam pemerintahan demokrasi yaitu pers.

Sejarah singkat kebebasan pers.

1. Orde lama (era Soekarno)

Kemerdekaan pers jika kita lihat ke belakang dimana telah melalui trauma-trauma yang dialami oleh pers. Trauma tersebut adalah pembredelan terhadap pernerbitan pers. Sebagai contoh, Harian Indonesia Raya yang dipimpin oleh Mochtar Lubis pada tahun 1958 dibredel oleh pemerintahan Soekarno, namun sempat timbul lagi setelah Soekarno jatuh tahun 1966.

2. Orde baru (era Soeharto)

Indonesia Raya kembali lagi mengalami pembredelan atas pemberitaannya terkait peristiwa Malari (Malapetaka Lima Belas Januari) di Senen, Jakarta…….

Selain itu pers yang mengalami pembredelan pada rezim Soeharto pada tahun 1994 antara lain Tempo, Edior dan Detik terkait pemberitaan mereka mengenai kapal bekas dari Jerman yang tiba-tiba tenggelam.

Karena pembredelan yang dilakukan pemerintah orde baru, banyak wartawan yang melakukan aksi demonstrasi dan membentuk suatu aliansi yang dinamakan Aliansi Jurnalis Independen dimana mulai dari sinilah cikal bakal protes terhadap pemerintahan Soeharto berawal hingga akhirnya terjadi peristiwa 12 Mei 1998 yang menewaskan 4 orang mahasiswa Trisakti yang terkena tembakan aparat.

Post Soeharto (1998- …….)

Setelah jatuhnya Soeharto, tangkup kepemimpinan dipegang oleh B.J. Habibie

Perubahan yang terjadi adalah

- Dicabutnya ijin/SIUPP (Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers)

- Puluhan/ratusan Koran dan majalah mulai terbit namun tetap diseleksi oleh pemerintah sehingga beberapa masih bertahan. Terbit juga berbagai majalah/tabloid seksualitas seperti Lampu Merah, Bom, dan lain-lain.

Era Soekarno/Soeharto: press vs negara

Terkenal istilah “Budaya Telpon” yaitu suatu budaya dimana Dirjen / Menteri Penerangan pada masa itu akan menelepon ke perusahaan pers yang bersangkutan jika ada berita jelek tentang pemerintah agar jangan disebarluaskan/diberitakan.

Pasca Soeharto: Press vs Kelompok Masyarakat

Yaitu kekerasan atau terror terhadap jurnalis atau media.

Kekerasan dan terror

- Era orde Baru

Muhammad Syafrudin, wartawan Harian Bernas Yogya yang meninggal setelah dianiaya oleh orang tak dikenal pada bulan Agustus 1996. Udin diduga dibunuh karena tulisannya yang kritis terhadap pemerintah/pejabat militer.

- Era reformasi

Bom Molotov dilempar oleh orang tak dikenal pada Juli 2010

Pembunuhan wartawan Radar Bali pada 16 Februari 2009

Wartawan SUNTv, (RCTI group) tewas dikeroyok massa pada 21 agustus 2010.

Kekerasan terhadap jurnalis:

2004: 2 kasus

2005: 43 kasus

2006: 53 kasus

2007: 75 kasus

2008: 59 kasus

Sekarang pers bebas bisa mengkritik pemerintah, sepedas apapun pemerintah tidak akan menutup pers tersebut, hanya wartawan yang terkait yang akan diadili atas pemberitaannya.

Lawan kebebasan pers diluar dirinya

- Era soekarno/soeharto

Negara (state) vs press

- Post soeharto

Kendala-kendala:

1. Kelompok masyarakat vs press

2. Pemilik media vs jurnalis/freedom of press

3. Pemodal

Contoh: TV One tidak akan memberitakan yang jelek tentang Bakrie (kasus Lapindo)

4. Pemasang iklan, kalau diberitakan yang jelek maka tidak mau pasang iklan lagi (diputus).

Kode etik jurnalistik

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. (idnugrohokej.blogspot.com)

Contoh : seorang wartawan yang tidak mengikuti kode etik jurnalistik telah mengklaim seseorang adalah makelar kasus tanpa ada bukti yang kuat akhirnya dilaporkan ke polri dan terbukti tidak bersalah dan dapat diakhiri dengan jalan damai. Contoh kasus ini mengenai tidak ada cek dan ricek wartawan atas kebenaran suatu berita.

Infotainment

Apakah termasuk tayangan factual atau nonfactual?? Hal ini masih menjadi pro dan kontra. Ada beberapa pihak yang mengatakan infotainment adalah tayangan nonfactual sehingga seharusnya dilakukan penyensoran seperti pada sinetron-sinetron, namun ada pula yang mengatakan bahwa tayangan ini factual karena meliput fakta-fakta yang memang benar terjadi tetapi tidak mematuhi kode etik.

Refleksi penulis:

Peranan press dalam Negara demokrasi sangat penting dan merupakan jembatan aspirasi masyarakat dengan pemerintah. Press pada masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto tidak memiliki kebebasan dalam mengungkapkan suatu kebenaran. Hal ini tentunya dapat kita lihat dengan banyaknya press yang dibredel karena pemberitaan-pemberitaan mereka. Namun press sekarang ini telah memperoleh kemerdekaannya kembali, sehingga mereka bebas memberitakan apa pun sejauh itu benar dan sesuai dengan kode etik jurnalistik. Musuh press sekarang ini bukan lagi Negara melainkan kelompok-kelompok masyarakat (ormas-ormas) yang mengatasnamakan kepentingan tertentu.

Seperti yang telah kita ketahui banyak wartawan yang mendapatkan perlakuan buruk, serangan, terror atau kekerasan-kekerasan lain oleh anggota-anggota ormas tertentu karena pemberitaan yang telah dimuatnya di media. Menurut saya hal ini sangatlah tidak manusiawi mengingat press hanya menjalankan tugasnya dalam mencari dan mengungkapkan suatu kebenaran berita. Pemerintah seharusnya mengambil jalan tegas untuk menanggulangi hal-hal semacam ini. Karena apabila didiamkan maka akan membatasi kemerdekaan berpendapat dan berekpresi para wartawan.

Memang juga tak dapat dipungkiri peranan pemilik modal sangat besar pengaruhnya terhadap media atau press seperti yang telah dikemukakan diatas sehingga media atau press memiliki keterbatasan dalam memberitakan hal-hal sekitar pemilik modal, seperti halnya TV One yang tidak akan memberitakan hal-hal buruk mengenai Bakrie terkait kasus lumpur Lapindo, dan lain-lain. Namun kembali lagi kepada Kode Etik Jurnalistik, para wartawan diharapkan mampu menghasilkan liputan berita yang benar, adil dan berimbang. Jadi meskipun tidak memberitakan hal-hal yang buruk tentang pemilik modal, hendaknya berita yang dihasilkan pun sesuai dengan fakta yang ada. Bukan dilebih-lebihkan.

oleh:

Yoretta Yang Wahyudi